mahathir muhammad

Pemilu dan Dampaknya di Malaysia

Pemilihan Umum ke 14 di Malaysia baru saja berakhir pada tanggal 09/05/2018 yang menandai sejarah negara yang penting.

Pemerintahan Barisan Nasional (BN) yang berkuasa selama 61 tahun telah runtuh dan sekarang digantikan oleh koalisi baru Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Dia sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya pada usia 92 tahun.

BN hanya memenangkan 79 dari 222 kursi parlemen yang diperebutkan sementara PH, yang diwakili oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Parti Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratis (DAP) dan Parti Amanah Negara (Amanah) memenangkan 113 kursi. Sisa kursi dimenangkan oleh Parti Islam Se Malaysia (PAS) dengan 18 kursi, Parti Warisan Sabah 8 kursi, Parti Solidariti Tanah Airku 1 kursi dan perwakilan independen 3 kursi. Anggota parlemen dari PH terdiri dari 58 Muslim dan 66 non-Muslim.

Setelah Mahathir disumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, sejumlah peristiwa yang diharapkan dan telah lama ditunggu-tunggu telah terjadi. Mantan wakil yang dipenjara, yang juga pemimpin de facto PKR, Anwar Ibrahim, telah diberikan Pengampunan Kerajaan lengkap oleh Raja sehari sebelum Ramadhan, sehingga memungkinkan dia untuk kembali ke kancah politik dan mungkin diberikan suatu cara, seperti yang disepakati oleh PH, untuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Mahathir. Istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, yang juga Presiden PKR, ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.

Di atas penunjukan menteri yang baru, Mahathir juga mengumumkan pembentukan Dewan Tetua yang akan menjadi penasihat bagi pemerintah terutama dalam masalah ekonomi. Kelima anggota Dewan adalah para tokoh dan ahli terkenal dalam sistem ekonomi kapitalis. Hal ini tentu saja berarti bahwa Malaysia akan secara kategoris terbatas pada sistem ekonomi Kufur Barat.

Mantan Perdana Menteri, Najib Razak, yang sejak mengundurkan diri dari posisi puncak partainya (Organisasi Nasional Melayu Bersatu – UMNO) dan juga sebagai Ketua BN, telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) untuk isu-isu yang menimbulkan skandal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) dan skandal korupsi terkait lainnya. Polisi sejauh ini telah menyita 284 kotak berisi tas-tas dari desainer kelas atas dan tas-tas lainnya yang dipenuhi dengan perhiasan, jam-jam tangan dan uang tunai selama penggeledahan di tiga unit kondominium yang terkait dengan Najib. Dilaporkan bahwa lebih dari RM100 juta (USD30 juta) dalam bentuk tunai dan lebih dari 100 kilogram emas batangan disita, tetapi polisi belum mengkonfirmasi semua barang. Polisi mengatakan akan sangat sulit memperkirakan nilai barang-barang yang disita karena ada begitu banyak barang dan begitu banyak uang tunai. Beberapa pemimpin BN lainnya juga berada di bawah penyelidikan MACC dan beberapa lagi diperkirakan akan menghadapi nasib yang sama.

Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia untuk pertama kalinya menyaksikan para pemimpin partai oposisi dalam susunan kabinet baru, baik itu Muslim ataupun non-Muslim. Patut dicatat bahwa semua anggota kabinet baru adalah para pengkhotbah demokrasi, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal yang sama berlaku untuk semua anggota Parlemen. Oleh karena itu, tanpa ragu sistem demokrasi, dan bukan sistem Islam, akan tetap menjadi sistem yang berkuasa di Malaysia. Anggota Muslim dari PH selalu menganggap diri mereka sebagai Muslim progresif. Dengan berkuasanya mereka, jelaslah bahwa konsep liberal demokratik akan mewarnai negara. Malaysia dapat menjadi lebih demokratis dan liberal dan perjuangan intelektual antara pemikiran Islam dan Kufur dapat meningkat.

Tidak akan ada perubahan dalam sistem meskipun ada janji dari pemerintah PH baru bahwa mereka akan menghapuskan beberapa undang-undang yang kejam dari rezim sebelumnya. Seperti yang dijanjikan Pajak Barang dan Jasa (GST) sebesar 6% yang dikenakan oleh rezim sebelumnya juga dihapuskan. Namun, semua jenis pajak yang dilarang Islam lainnya tetap ada. Mahathir telah berjanji bahwa dia akan melestarikan aturan hukum, yang pasti mengacu pada aturan hukum yang demokratis, meskipun pada saat yang sama dia meminta orang untuk mematuhi Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas, Konstitusi Federal, yang merupakan hukum tertinggi dari negeri itu yang diwarisi dari Inggris, yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetap utuh.

Akhirnya, perlu disebutkan bahwa Duta Besar Amerika untuk Malaysia, H.E Kamala Shirin Lakhdir, mengadakan pertemuan satu jam dengan Mahathir pada tanggal 21/05/2018. Kemudian, pada tanggal 24/05/2018 dia melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan yang baru diangkat yang menyambutnya dengan hangat. Dengan dua kunjungan ini, sinyal dari Amerika sangat jelas bagi mereka yang memiliki penglihatan.

Ditulis Oleh Abdul Hakim Othman
Juru Bicara Hizbut Tahrir di Malaysia