demokrasi rakyat

Benarkah Demokrasi Berpihak pada Rakyat?

Oleh: Mochamad Efendi (Pengamat el-Harokah Research Center)

Pemimpin dalam Islam selalu berpihak pada rakyat, karena itu adalah tujuan politiknya, mengurusi urusan rakyat. Pemimpin sangat memperhatikan rakyat dan kepentingan mereka menjadi skala prioritas. Sehingga wajar pemimpin dalam Islam sangat dicintai rakyatnya. Tidak perlu melakukan pencitraan agar mendapat simpati dari rakyat.

Dalam satu kisah seorang khalifah bahkan rela memanggul bahan makanan pokok pada rakyat yang sangat membutuhkannya karena dia menyaksikan sendiri ada rakyatnya yang tidak memiliki sesuatu untuk dimasak. Dalam kisah yang lain seorang khalifah enggan menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Sungguh, pemimpin dalam Islam sangat amanah dalam memimpin karena kesadaran hubungannya dengan Allah setiap waktu bukan hanya saat melakukan ritual keagamaan. Pemimpin hidup sederhana karena takut pada Allah jika menggunakan harta rakyat secara dzalim. Selama menjabat apa yang dimiliki adalah milik rakyat bahkan dirinya sendiri didedikasikan untuk rakyat.

Sangat jauh berbeda pemimpin dalam sistem demokrasi mereka berfikir sekular dan kapitalistik. Korupsi dianggap alternatif mencari rezeki. Selama tidak ketahuan kecurangan dibolehkan. Tujuan politiknya untuk meraih kursi kekuasaan. Sehingga rakyat didekati hanya ketika menjelang pemilu disaat suara rakyat memiliki arti untuk mengantarkan mereka mencapai kursi kekuasaan. Namun rakyat ditinggalkan dan tidak diurusi setelah kekuasaan ada pada genggaman. Jadi sangat tidak mungkin seorang pemimpin dalam alam demokrasi ini memikirkan urusan rakyat. Pemimpin tidak berpihak pada rakyat tapi pada pemilik modal, corporation.

Apakah pemimpin berpihak pada rakyat dalam sistem demokrasi? Sesuatu yang tidak mungkin dalam sistem demokrasi. Sudah bukan rahasia lagi biaya politik dalam sistem demokrasi sangatlah mahal. Siapa yang bisa mengatarkan pemimpin untuk meraih kursi kekuasaan menjadi tuannya. Para cukong dan pemodal asing yang bisa membiayai biaya politik yang mahal, sehingga pemimpin tidak berdaya dihadapan orang-orang yang sudah membiayai aktifitas politiknya untuk meraih kekuasaan.

Jadi tidak heran banyak pemimpin kita memiliki harta kekayaan fantastis jumlahnya karena kedekatannya dengan para pemilik modal dengan memberi kemuadahan pada pemodal untuk menguasai kekayaan milik umat.

1/2 dari anggota DPR atau sekitar 262 anggota DPR pebisnis, terafiliasi dengan 1.016 perusahaan. Pantas jika negara berperan sebagai corporation karena banyak pejabat yang harusnya menjadi pelayan masyarakat menyibukkan diri mereka dengan bisnis yang berhitung untung rugi. Tentunya, bukan lagi rakyat menjadi skala prioritas karena perhatiannya terpecah dengan bisnis yang dimiliki. (https://twitter.com/faridwadjdi/status/1179544140377284608?s=19)

Rakyat disuruh prihatin dengan berbagai kebutuhan dasar yang mahal. Tidak hanya itu kebutuhan pokok ikut naik yang semakin menyengsarakan rakyat. Sementara para pemimpinnya hidup dalam kemewahan dengan aset pribadi yang dimiliki dengan nilai yang fantastik. Kekayaan Pimpinan DPR begitu fantastik. Sebagai contoh, Puan memiliki kekayaan Rp. 363 milyar, Aziz Syamsuddin Rp. 95 milyar, Muhaimin  Rp. 14 milyar, Sufmidasco Rp. 32 milyar dan Rachmat Gobel, bisnisnya Gobel International Rp 3,690 triliun. (https://t.co/bOfdKrivzk).

Masih percayakah bahwa anggota DPR dan para pejabat berpihak pada rakyat? Benarkah revisi Undang-Undang dilakukan untuk kepentingan rakyat? Apakah kepentingan bisnisnya tidak lebih diutamakan? Bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik jika bisnis mereka telah menyita waktu dan perhatian mereka? Tentunya jika kita berpikir cerdas pasti kita tahu jawabannya.

Banyak kebijakan dan peraturan dibuat untuk mengokohkan bisnis mereka. Kenaikan iuran BPJS, kenaikan pajak, tarif listrik yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok adalah bukti nyata bahwa anggota DPR maupun pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Mereka hanya berfikir bagaimana mengokohkan kedudukannya jangan sampai tergoyang. Tiga pilar kekuasaan dalam demokrasi bisa dikuasai dalam satu genggaman tangan.

Mahasiswa bahkan anak STM yang menuntut keadilan dihadang dan dihalang-halangi. Seharusnya mereka dicintai karena dari mereka pemimpin tahu kesalahannya yang harusnya dikoreksi dan diperbaiki. Mereka yang akan menyelamatkan pemimpin dzalim dari jilatan api neraka dan dari kehancuran yang menyakitkan.

Jika para anggota DPR dan pemerintah berpihak pada rakyat, suara aspirasi rakyat harusnya didengar dan diperhatikan. Yang kritis memberi masukan harus dijadikan teman bukan musuh yang harus dihancurkan karena dianggap menggoyang kursi kekuasaan. Miris, prihatin dan ngeri, pendemo dari mahasiswa dilawan menggunakan senjata. Bahkan tanpa rasa iba dua mahasiswa di Makasar dilindas mobil polisi. Inikah demokrasi yang katanya menjunjung tinggi perbedaan dalam berpendapat. Apakah benar slogan demokrasi dari rakyat dan untuk rakyat. Faktanya bukan untuk rakyat tapi untuk corporation yang menyensarakan rakyat.

Berpihak pada rakyat hanyalah slogan kosong tanpa bukti nyata. Karena terbukti banyak kebijakan tidak menguntungkan rakyat tapi tetap saja disahkan. Mereka tidak peka dengan apa yang dibutuhkan rakyat karena mereka menjauh dari rakyat saat kekuasaan sudah dalam genggaman. Itulah demokrasi yang menghalalkan segala cara agar meraih dan mempertahankan kursi kekuasaan. Peraturan perundang-undangan dibuat bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan penguasa agar terus berkuasa.

Rakyat sudah muak diperalat dalam sistem demokrasi dan kesadaran umat sudah meningkat pentingnya adanya perubahan hakiki dengan sistem Islam yang akan berpihak pada rakyat.

Telah terbit MU Edisi 219