eight_col_West_Papua_Liberation_Army_2

Ancaman Disintegrasi yang Merongrong NKRI

Oleh: Hadi Sasongko (direktur POROS)

Titik didih gerakan makar Papua menciptakan kontraksi sosial. Dalang-dalang kerusuhan hendaknya segera ‘distop’ total. Namun bicara solusi, sejatinya tak cukup sampai di situ saja.  Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di wilayah paling timur Indonesia. Padahal di sisi lain, wilayah ini adalah memiliki kekayaan alam yang melimpah-ruah.

Papua adalah penghasil emas terbesar di dunia. Ini belum termasuk mineral dan tambang lainnya, serta hasil hutan. Ketimpangan inilah yang mendorong sebagian rakyat Papua menginginkan kemerdekaannya. Mereka melakukan dua upaya sekaligus untuk mendorong Papua agar lepas dari Indonesia, yakni secara persuasif dan fisik.

Aksi fisik dilakukan dengan mengangkat senjata. Sudah puluhan kali kelompok bersenjata Papua menyerang aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri) serta warga sipil. Jumlah korban meninggal dan luka-luka sudah sangat banyak orang. Ada tentara, polisi, tukang ojek, pegawai negeri sipil, sampai sopir. Hampir setiap bulan ada penyerangan oleh OPM ini. Serangan-serangan sporadis paling tidak terus mengangkat isu Papua ke level nasional. Beberapa kali serangan terjadi di sekitar lokasi tambang PT Freeport, menjadikan isu Papua ini terangkat ke dunia internasional.

Bersamaan dengan aksi fisik ‘pemberontakan’ ini, sebagian warga Papua melakukan kampanye baik nasional maupun internasional untuk referendum. Mereka membuat perwakilan di beberapa negara seperti Inggris, Belanda dan Australia. Tak hanya itu, mereka terus mencari dukungan ke Amerika dan Eropa.

Di dalam negeri ini, aksi kampanye mereka semakin terbuka. Kebanyakan ini dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Mereka menginginkan referendum untuk penyelesaian persoalan di Papua.

Munculnya semangat distintegrasi di wilayah ini tak lepas dari sistem politik demokrasi. Demokrasi memberikan jaminan kepada semua warganya untuk menyatakan pendapatnya, berserikat dan berkumpul, bahkan melepaskan diri dari sebuah wilayah—hak menentukan nasibnya sendiri. Contoh yang paling nyata adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI.

di sisi lain, sistem kapitalisme dan liberalisme di bidang ekonomi menjadi biang terjadinya kemiskinan struktural. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, sistem kapitalisme justru memunculkan kesenjangan yang kian menganga antara si kaya dan si miskin. Orang-orang kaya—pemilik modal—mendapatkan akses yang lebih luas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara kaum miskin justru kian sulit mendapatkan penghidupan.

Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak asing dan kalangan tertentu untuk mendorong munculnya disintegrasi. Sudah menjadi pengetahuan umum, keinginan referendum di Papua mendapat dukungan dari dunia internasional dan gereja. Bahkan sebagian anggota Kongres Amerika pun secara nyata menyatakan dukungan tersebut dan pernah berkunjung ke Papua. Demikian pula LSM-LSM internasional ada di balik aksi tuntutan referendum Papua.  Dukungan gereja terlihat ketika hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 yang mendorong Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi World Allinance of Reform Church 2004.[]

Telah terbit MU Edisi 219